Rab. Des 8th, 2021

Diduga Proyek Siluman,Pembangunan Pendopo Dermaga Kuala Singkawang

Kalbar,newsinvestigasi86. 

Berdasarkan Laporan dan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pembangunan Pendopo Dermaga Kuala Singkawang yang tidak memasang Papan Informasi, awak media News Investigasi86 bersama Lembaga TINDAK ( Tim Investigasi Dan Analisis Korupsi ) Indonesia, beberapa hari yang lalu 28 /10 /2020 Mendatangi Lokasi Dermaga Kuala Singkawang, dilokasi Tim menemukan kejanggalan yaitu kegiatan tidak adanya papan plang terpasang dan diduga Proyek pembangunan tersebut tidak mengikuti standart RAB dari PUPR kegiatan di wilayah hutan mangrove kota Singkawang propinsi Kalimantan barat.

Seperti sudah di ketahui, menurut UU tentang KIP terkait dengan informasi publik telah diatur secara jelas di pasal 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU ini adalah sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang harus mendapatkan informasi, maka Kewajiban badan publik selaku penyedia wajib melayani permintaan informasi secara cepat ringan dan tepat waktu pengecualian yang sangat cepat dan terbatas
Kewajiban badan publik untuk membenahi sistim dokumentasi dan pelayanan informasi.

Akan tetapi hal itu tidak didapatkan dan ditemukan dilapangan dipembangunan pendopo yang berada di wilayah hutan mangrove di Jln yos udarso RT 10 RW 03  kelurahan Kuala, kecamatan Kuala kota Singkawang, diduga pola pengerjaan kegiatan proyekny tidak sesuai RAB dari PUPR, pasalnya diduga pengerjaannya asal asalan, pasir yang digunakan adalah pasir Tempatan, air yang digunakan untuk mencampur semen menggunakan air laut / air asin yang akan berdampak terhadap kwalitas dan akan membuat tiang mudah keropos, sudah barangtentu mutu kegiatan yang sangat rendah ini tidak dapat dibenarkan dalam pembangunan yang menggunakan Uang Negara.

Syukrei,MH,, selaku Kepala Dinas Pariwisata kota Singkawang saat di konfirmasi oleh awak media terkait pembangunan jalan setapak dan juga pembangunan pendopo dilokasi Dermaga wilayah hutan mangrove, mengatakan disana ada 3 (tiga) kontraktor yang membidangi masing masing proyeknya.

Menurut Yayat Analisa Koordinator lembaga TINDAK INDONESIA ” adanya ketidak jelasan saat dikonfirmasi oleh Tim terkait kegiatan Pelaksanaan Proyek yang bersumber dari keuangan negara mestilah jelas dan transparan dalam memberikan informasinya agar supaya tidaklah menimbulkan kecurigaan dan dugaan kecurangan yang multi penafsiran “,ujarnya.

Lanjutnya ” Adahal yang mencurigakan di proyek ini, maka mesti di uji secara yuridis oleh pihak penegak Hukum dan harus di uji secara tehnis oleh BPKP, mengingat nilai Anggaran Proyeknya dan bersumber darimana Dananya “,kata Yayat.

Bersambung……

( yuli )