Kasus

Lagi -lagi pelarangan liputan terhadap wartawan terjadi. Kasus-Kasus yang mempersempit ruang gerak wartawan di dalam kinerjanya kali ini terjadi di sebuah hotel di Jakarta. Apakah pelaku tersebut memang tidak mengerti atau dengan sengaja mengindahkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999, Tentang kebebasan Pers, Atau memang tidak tau, Padahal pasal tersebut sudah jelas ” Bahwa seorang jurnalis di dalam melaksanakan tugasnya di lindungi oleh Undang-undang”. Berawal dari acara partai Demokrat beberapa pekan

“Modus lama” yang dila­ku­kan oknum LSM PEDAAS ini tampaknya tak membuat calon korbannya takut. Pasalnya, ca­lon korban yang sadar bahwa diri­nya akan dijadikan target peme­rasan, berencana akan melapor­kan ba­lik para pelaku ke penegak hu­kum. Untuk itu, Casminto (45) se­laku korban telah meminta ban­tuan kepada pengacara LBH asal Ja­karta. Adapun modus lama yang di lakukan para pelaku untuk mem­per­daya korban dengan cara me­nakut-nakuti calon kor­ban de­ng­an maksud agar calon korban me­nuruti

“Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan.” Begitu pesan singkat melalui SMS ke

-Newsinvestigasi, Sidang lanjutan sengketa informasi nomor: 0011 / IV / KIP-DKI-PS / 2017 antara media WartaOne sebagai pemohon versus Jaya Ancol yang diadakan kembali oleh Komisi Informasi DKI di ruang sidang kantor Komisi Informasi DKI Jalan Awaludin 2 Jakarta Pusat (15 Juni 2016). Karena merasa penting dan terhormat persidangan Tim WartaOne hadir satu jam sebelum kegiatan persidangan dimulai. Namun rupanya pihak Ancol mangkir dari persidangan dengan alasan sibuk menjelang hari

Dinilai Melenceng dari Permendagri Tercatat, sebanyak 40 orang perangkat desa di Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupa ten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diberhentikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Waelumu, Jayadin. Sejak ditetapkan Jum’at, (2/6/2017) lalu, hal ini memi­cu kon­flik antar warga. 40 orang pe­rangkat desa yang ba­ru dipecat ini menilai, Plt. Desa telah melenceng dari aturan Pe­raturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 83 tahun 20­15 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Dengan dikawal satu unit mobil patroli dari Polsek Benda, sekitar 20 orang dari perwakilan warga Rawa Bokor, RT/RW 04/01 akhirnya diterima langsung wakil Walikota Tangerang, H. Sachrudin untuk mengadukan perihal ganti rugi tanah dan bangunan yang mereka garap, yang saat ini sedang dilakukan proyek pembangunan JORR oleh pt. Wika. Setelah lebih kurang sejam pertemuan dengan wakil Walikota, warga mengaku merasa puas, karena ternyata wakil Walikota sangat respon dan ramah saat