Dugaan Tindak Pidana Penyuapan Oknum Pejabat BPN RI Oleh PT WKP, Dilaporkan Ke KPK Dan Bareskrim Mabes Polri

Dugaan Tindak Pidana Penyuapan Oknum Pejabat BPN RI Oleh PT WKP, Dilaporkan Ke KPK Dan Bareskrim Mabes Polri

News Investigasi 86, Jakarta :
Sudah di pastikan tanah yang menjadi objek hak atas tanah tidak ada satupun peraturan perundang undangan yang dapat di langgar dan tidak ada satupun hukum yang di langgar. Realitas keanekaragaman status tanah dan keaneka ragaman yang melandasinya harus ada penerapan hukum tepat dan benar serta masing masing mempunyai aturan hukum sendiri dan tidak dapat saling dipertukarkan, seperti halnya status tanah ULAYAT (Adat) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.

Diduga di daerah Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Utara terjadi penyerobotan tanah adat Ulayat, adanya Pembiaran oleh Oknum BPN RI tentang penguasaan tanah dan memanen Sawit oleh PT WKP di luar HGU dan timbul adanya peta denah palsu serta di duga adanya tindak pidana penggelapan pajak yang di lakukan di duga secara mufakat bersama antara Oknum BPN RI dan PT. Waru Kaltim Planatation yang sangat merugikan ke uangan negara. Tidak hanya merugikan uangn egara saja, para Oknum BPN dan PT.WKP juga telah melanggar hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan nyata.


Akhirnya masyarakat kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara mengadukan hal tersebut melalui yang di kuasakan yakni bapak Ramli ketua korlap LSM GAPADAK ke KPK jakarta tanggal 04 maret 2019 dan juga melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Dalam laporannya Ramli melampirkan beberapa bukti tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayahnya.
Berikut tentang uraian fakta tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana Korupsi oleh para Oknum Pejabat BPN RI dan PT.WKP :
– Hak Guna Usaha no:01/1987 sertipikat tanggal 29 Januari 1987 seluas 6.464,36 ha tercatat atas nama PT.Waru Kaltim Planatation terletak di kecamatan Waru kabupaten Paser Utara Kaltim, diterbitkan berdasar SK Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjend Agraria tgl18 September 1985 nomor SK.33/HGU/DA/85 yang berakhir haknya tanggal 31 Desember 2015.
– SK Menteri ATR/BPN RI no:11/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 04 April 2016 tentang pemberian perpanjangan Jangka waktu HGU atas nama PT.Waru Kaltim Planatation atas tanah di kecamatan Waru kabupaten Penajam Utara seluas 4.999,87 ha. Yang di tandatangani oleh Ferry Mursyidan Baldan selaku Menteri ATR/ Kepala BPN RI pada waktu itu ” Keputusan Belaku Surut “.
– BPN RI telah melakukan Pembiaran PT.WKP menguasai lahan,menanam Sawit diluar HGU bahkan sampai di bantaran sungai Tunan di kecamatan Waru seluas 540,76 ha.
-BPN RI saat melakukan pengukuran tanah di lokasi perkebunan Sawit PT.WKP tanpa ada diberi tanda batas dan hingga sekarang tidak ada memiliki tanda batas di luar HGU seluas 2.005,25 ha yang terdiri dari 540,76 ha,diluar HGU dan 1.464,49 ha eks HGU.
– Tahun 2016 setelah berakhir HGU PT.WKP. di duga Telah terjadi suap kepada Okum pejabat BPN RI (terekam /tercatat ) di ketehui melalui WA TINO (pihak PT WKP) dengan besaran Nominal 800 Juta..

Dalam hal ini dugaan kerugia negara, berikut rincian :
– PT WKP berlindung di bawah penguasa Ferry Mursyidan Baldan saat menjabat Kepala BPN RI, Agus Wijayanto Dirjen penanganan masalah Agraria,Pemanfaatan Ruang dan Tanah,Supardy Marbun Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang wilayah I pro kepada pengusaha PT.WKP karena punya Financial dan tidak pro kepada masrayakat dan cara kerjanya dapat merugikan keuangan negara.
– Tanggal 01 Januari -03 April BPN RI membiarkan PT WKP menguasai lahan sawit/memanen sawit seluas 6.464,36 ha+ 540,76 ha= 7.005,12 dugaan kerugian negara selama 3 bulan sebesar Rp.63.046.080.000,-( 7.005,12 ha x 3 bulan x Rp.3.000.000,-).
– Tanggal 04 April 2016 -04 Maret 2019 BPN RI telah membiarkan PT WKP menguasai lahan sawit dan memanennya diluar HGU no: 01, seluas 2.005,25 ha.dikecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim. Dugaan kerugian negara selama 35 bulan sebesar Rp.215.512.500.000,- (2.005,25 ha x 35 bulan x Rp.3.000.00,-)

Jadi jumlah dugaan kerugian negara sejak 01 Januari 2016- 04 Maret 2019 akibat penggelapan pajak Sebesar Rp. 278. 558. 580.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ).


Saat di wawancarai oleh tim media News Investigasi nara sumber Ramli mengatakan ” Kami akan melaporkan dan akan terus mengawasi jalannya proses permasalahan yang telah terjadi di wilayah kami..kami masyarakat inginkan ke adilan,sudah lama kami merasa terzolimi dan sudah saatnya kami berbicara demi tegaknya supermasi hukum di negara kita yang tercinta”
Masyarakat Kecamatan Waru kabupaten Penajam Paser Utara melalui kuasanya (Ramli ) berharap agar KPK RI dan Kejagung RI serta Kepolisian Negara Republik Indonesia agar menindak lanjuti dan memanggil serta memeriksa memproses secara hukum yang berlaku para oknum oknum yang terlibat dalam kasus tersebut seperti :- Ferry Mursyidan Baldan (mantan Menteri ATR/Kepala BPN RI),- R.B. Agus Widjayanto ( Dirjen Penanganan Masalah Agraria,Pemanfaatan Ruang dan Tanah). – Supardy Marbun ( Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang wilayah I).- Tim juru ukur BPN RI yang melakukan pengukuran di lokasi PT WKP.- Direksi PT.Waru Kaltim Planatation (PT.WKP ). agar permasalahannya menjadi terang menderang secara hukum dan demi keadilan masyarakat pada umumnya.

Nara sumber Ramli mengatakan kepada awak media News Investigasi 86″ Petuk Pajak Bumi, Girik, Pipil, Kekitir, Ipeda, Ireda, dan surat yang di buat oleh kantor pajak merupakan contoh alas hak untuk adat perorangan. Tetapi tidak berlaku untuk tanah ULAYAT. Keistimewaan tanah hak adat adalah bahwa pelarangan pelarangan peraturan perundang undangan tidak berlaku untuk tanah milik adat, seperti larangan larangan daerah sepadan, larangan cagar alam/cagar budaya, larangan RT / RW, larangan kawasan hutan. Dan sudah pasti bahwa tanah adat/ ulayat tidak bukan merupakan Objek Nasiinalisasi, objek P3MB, objek PRK 5 dan bukan objek ABMA/ C.Sebab tanah adat / ulayat adalah hak yang sudah ada jauh sebelum Indonesia lahir ” pungkasnya.

( Endi / Tim Investigasi 86 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *