Duplik Terdakwa H. Mulyadi Atas Dakwaan Sumir JPU Reza Pahlawan

Duplik Terdakwa H. Mulyadi Atas Dakwaan Sumir JPU Reza Pahlawan

NewsInvestigasi 86, PN – Tangerang :
Sidang terdakwa H. Mulyadi dalam kasus tindak pidana pemalsuan, sesuai dengan pasal 263 ayat 1 Kuhp yang sudah dikenakan tuntutan oleh jaksa penumtut umum (JPU) Reza Pahlawan, sudah memasuki materi akhir penyampaian duplik (8-Maret-2019), dan proses selanjutnya tinggal hanya menunggu jadwal vonis putusan majelis hakim di PN Tangerang.

Terdakwa H. Mulyadi ketika dicomfirmasi awak media, beliau (H. Mulyadi), hanya menyampaikan dan meminta, agar kasus yang menimpa dirinya ini, dapat menjadi pintu masuk bagi institusi penegak hukum yang ada di dalam negara kesatuan republik indonesia (NKRI) yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dapat segera bertindak membongkar segala macam praktik permainan kotor dalam tim panitia pengadaan pembebasan lahan runway 3 bandara soekarno-hatta, tangerang-banten.

Karena sesuai pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) Reza Pahlawan kepadanya, sesuai surat dakwaan dan tuntutan JPU (RP) dengan nomor perkara : PDM-52/TNG/12/2018, jelas dapat dipastikan bahwa dakwaan (JPU) Reza Pahlawan sumir dan tidak dapat dibuktikan alias ngawur.dan dalam dakwaannya JPU (RP) mencantumkan figuran orang yang sama sekali tidak dikenalnya seperti nama Marsan ataupun para pihak ahliwaris dari alm. Marin Komboi

Dakwaan JPU (RP) dalam persidangan, faktanya banyak bertolak belakang dengan keterangan pihak pihak saksi pelapor yang sudah terungkap jelas dalam fakta persidangan, dan semuanya itu patut digarisbawahi, hanya menjadi by order titipan dan grand design oknum oknum semata para mafia dan pialang tanah, tegas H. Mulyadi.

Terdakwa H. Mulyadi hanya berharap kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, agar kiranya majelis hakim dapat bertindak sesuai dengan ketentuan pasal 183 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap), yang mana pada prinsipnya menyatakan , bahwa :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila memenuhi dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ”.

Terhadap proses dan fakta fakta persidangan yang akan berakhir dengan vonis majelis hakim, Deddy Purnomo dari LSM Komite Independen penyelamat Anak Bangsa (LSM KIPANG), yang selama ini terus mengamati dan mencermati jalannya persidangan, hanya meminta kepada majelis hakim agar bertindak sesuai alat bukti yang sah dan mengacu sesuai dalam pasal 184 KUHAP, yang mana dalam isinya berbunyi,“ bahwa dasar bukti dalam tindak pidana pasal 263 ayat 1 kuhp, harus berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa “.

Lebih lanjutnya terkait dengan alat bukti yang sudah dihadirkan oleh JPU (RP) di dalam proses persidangan, seyogyanya majelis hakim dapat melihat secara kualitatif (relevan) dengan kasus yang disangkakan JPU (RP) kepadanya terdakwa (H.Mulaydi), apakah sudah sesuai pasal 263 ayat 1 kuhp yang tidak berdasarkan dengan hasil keterangan labkrim kepolisian, dan apakah sesuai identik atau non identik terhadap tanda tangannya terdakwa H. Mulyadi dengan pasal dakwaan dari JPU (RP).

Karena sebanyak apapun bukti yang dihadirkan oleh (JPU), jika bukti itu sama sekali tidak ada relevansinya terhadap pasal 263 ayat 1 Kuhp yang dikenakan (JPU), maka alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian alias NOL BESAR.

Sehingga untuk hakim dapat membuktikan kesalahan terdakwa H. Mulyadi, minimalnya hakim harus mempunyai dua alat bukti yang dimaksud, dan tidak bisa hanya berdasarkan pada satu alat bukti saja untuk menghukum seseoran atau dikenal dengan istilah bewijsvoering, yaitu dengan penguraian cara cara, bagaimana dalam tahapan menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim didalam proses sidang dipengadilan.

Berikut juga pada saat aparat institusi penegak hukum, memperoleh, menyajikan serta mempergunakan alat bukti yang diperolehnya dengan secara tidak sah (unlawful legal evidence), maka alat bukti tersebut, sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga harus dikesampingkan oleh majelis hakim dan hal itu diatur dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 20/PUU-XIV/2016.

“!Apalagi berkenaan dengan bunyi pasal 183 KUHAP, maka harus dapat dipahami juga, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. Mulyadi, sekurang kurangnya, harus memenuhi unsur kesalahan yang harus dapat terbuktikan dengan “ dua alat bukti yang sah ”, karena dengan minimal dua alat bukti yang sah, barulah majelis hakim dapat memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan benar dilakukan oleh terdakwalah (H. Mulyadi), dan akhir katanya, lebih baik majelis hakis hakim membebaskan seribu orang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah “, tandas Deddy kepada awak media.

(Tim News Investigasi )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *