Pembelian Lahan Oleh DPTR Kabupaten Sukabumi Terancam Dibatalkan

Pembelian Lahan Oleh DPTR Kabupaten Sukabumi Terancam Dibatalkan

News Investigasi86. Sukabumi
Pembelian lahan seluas 7695m2,oleh Pemda Sukabumi melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di lokasi Wisata Curug Sodong, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Pada Bulan Desember 2018. Terancam dibatalkan.

Melalui rapat terbuka antara pihak pembeli yaitu dalam hal ini DPTR dengan pihak penjual yang diwakili oleh Encep,beserta tim pihak ketiga dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP- Herman Meirizki dan Rekan, sebagai tim independen penilai harga aset, juga Camat Ciemas Samsul Bahri, Kades Ciwaru Opik, Sekdis Pariwisata dan Tamu Undangan lainnya. Pada Hari Jumat (7/2)
Berembuk mencari jalan tengah agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jum’at Siang (7/2/19)


Turut serta pula anggota DPRD Sukabumi Fraksi Golkar.H.UJang Abdurrohim Rochmi(H.Batman) Yang mempertanyakan proses pembelian lahan tersebut yang menurutnya ganjil dan tidak adanya transparasi.

Kepala Dinas PTR yang lama Aseng juga ikut menjelaskan duduk perkara pembelian lahan yang diperuntukan buat pariwisata itu.” Karena ketika pembelian terjadi dia menjabat sebagai kepala DPTR. Dan dia juga meminta kepada KJJP untuk bisa mempertimbangkan kembali atas harga yang telah ditentukan dalam proses jual beli itu. Tidak tahu akan terjadi masalah seperti ini, Karena aseng tidak tau sebenarnya histori tanah yang dibeli tersebut sebelumnya “Ucapnya.

Lalu pihak KJPP pun bersedia untuk mempertimbangkan hal tersebut dan akan melakukannya sebelum batas tanggal yang ditentukan yaitu (15/2/19)


Dan diputuskan dalam rapat yang berjalan lebih kurang 4 jam itu, pihak penjual mengembalikan uang sebesar 83 juta, akibat dari salahnya inventarisir terhadap bangunan yang berada diatas lahan yang telah dibeli oleh pemda tersebut. Dan ternyata bangunan yang dibeli itu adalah milik Dinas Pariwisata, tentunya bila ganti rugi itu dibayarkan, bukanlah kepada si pemilik lahan tetapi kepada Dinas Pariwisata.
Serta pihak penjual diminta mengurangi nilai jual tanah dari 295.000/m2 menjadi 200.000/m2.

Dan Pemimpin Rapat saat itu Kepala DPTR yang baru Hj.Teti Twofri Saptiati.S.IP., MM  memutuskan” Paling lambat tanggal (15/2/2019 ,sudah ada keputusan yang bisa diambil. Apabila sampai tanggal tersebut terjadi deadlock,maka proses jual beli yang telah terjadi dinyatakan batal “Pungkasnya.

Reporter_Iwan S/Azhar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *