Jangan Hina Dan Lecehkan Profesi Wartawan

Jangan Hina Dan Lecehkan Profesi Wartawan

News Investigasi 86, Jakarta :
Profesi Jurnalis atau Wartawan diatur dalam Undang-undang (UU) No. 40/1999 tentang Pers dan menta’ati Kode Etik Jurnalis (KEJ). Juga diperkuat dengan Nota Kesefahaman antara Dewan Pers (DP) – Polri yang diperbaharui pada Februari 2017 lalu. Segala bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap profesi termasuk profesi Jurnalis/Wartawan menurut UU manapun tidak dibenarkan. Akibat sikap arogansi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sering Insan Pers mendapat perlakuan kasar baik secara fisik maupun psikis.
“Jangan hina profesi Jurnalis,” kata sesepuh dan senior Pers.

Sejarah membuktikan, bahwa ayah sang Jenderal yang saat ini ada di pucuk kepemimpinan Polri juga berprofesi sebagai Wartawan, bahkan Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) seumur hidup.

Achmad Gafar (78) masih ingat masa-masa dia bersekolah tingkat dasar di kawasan Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Kala itu, dia mengenang nama Achmad Saleh kawan sebangkunya di sekolah tersebut. Pendidikan di era tahun 40-an dipengaruhi gaya Belanda, masih terekam dalam ingatan pria kelahiran Mei 1939 ini. Namun, ilmu-ilmu Agama sangat kuat ditanamkan orang tua (ortu) dan guru-guru mereka di Sekolah.

“Saya ingat Achmad Saleh, teman sekolah waktu Sekolah Dasar (SD),” ujar Achmad Gafar, warga Pangkal Pinang belum lama ini.

Karena itu, dulu guru-guru memanggil mereka dengan sebutan Saleh atau Gafar saja. Belakangan, Achmad Gafar baru mengetahui, salah seorang anak Achmad Saleh yakni Tito Karnavian, adalah seorang Jenderal Polisi yang kini menjabat Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).

Dia juga sempat mengenang bahwa Achmad Saleh yang meninggal dunia pada Kamis (27/Okt/2016) tahun lalu adalah seorang Wartawan di Radio Republik Indonesia (RRI). Istri Achmad Saleh bernama Kordiah adalah seorang Bidan.

Berkali-kali dalam berbagai kesempatan wawancara, almarhum Achmad Saleh mengungkapkan kebanggaannya sebagai Wartawan. Dia mengaku hanya sebagai Wartawan biasa yang mendukung cita-cita dan keinginan anak-anaknya.

Berkat kegigihan dan ketekunan serta keikhlasannya sebagai ortu, kini anak-anak Achmad Saleh sukses dalam bidangnya masing-masing. Anak pertama Profesor DR. Diah Natalisa, MBA, pernah menjabat sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah II.

Dia kuliah di S1 di Universitas Sriwijaya, beasiswa S2 di School of Business & Economics University of Kentucky dan S3 Universitas Airlangga di Surabaya.

Anak ke-dua Tito Karnavian, lulusan Akademi ABRI (Kepolisian) pada 1987.

Sebelum memutuskan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), Tito sempat lulus tes di Kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Tito juga menyelesaikan Master of Arts (MA) in Police Studies, University of Exeter, UK (1993), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK ) 1996, Royal New Zealand Air Force Command & Staff College, Auckland, New Zealand (Sesko) 1998, Bachelor of Arts (BA) in Strategic Studies, Massey University, New Zealand (1998), Sekolah Staf Pimpinan Polisi (Sespimpol), Lembang (2000), Ph.D in Strategic Studies with Interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore (magna cum laude) dan yang terakhir yaitu Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVII (2011). Anak ke-tiga Achmad Saleh, Dr. Iwan Dakota. SpJP (K). Lalu anak ke-empatnya Dr. Fifa Argentina, SpKK, bertugas di Rumah Sakit (RS) Siti Khodijah. Saat diwawancarai awak media, pada 17 Juni 2016 lalu, Achmad Saleh menuturkan profesi di bidang Jurnalistik menjadi salah satu sumber penghasilannya untuk membiayai Sekolah Tito, hingga meraih jabatan tertinggi di Kepolisian. Achmad menuturkan, ia menggeluti dunia kewartawanan sejak awal 1960-an di Radio Republik Infonesia (RRI).

Selanjutnya, ia membidangi pendirian Koran Ekonomi Pembangunan, Pelita dan Koran Angkatan Bersenjata edisi Sriwijaya.

“Saya pernah mendirikan Koran terbitan Palembang,” katanya, saat ditemui di kediamannya, di Jalan Sambu, Palembang, Jum’at (17/Jun/2016) silam.

“Saya Anggota PWI seumur hidup,” ujarnya.

Beberapa waktu yang lalu ramai diberitakan soal ucapan tak menyenangkan yang dilontarkan oknum Aparat Penegak Hukum (Gakum) terhadap profesi Jurnalis. Way Kanan, merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Lampung. Dikutip dari Warta Kota, dua Wartawan di Lampung, Dedi Tarnando dan Dian Firasa, berhadapan dengan Aparat Gakum menjadi korban pelecehan profesi Jurnalis.

Ujaran itu disampaikan saat penertiban massa pro dan kontra batu bara yang hampir terlibat chaos di Kampung Negeri Baru, Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung, Minggu (27/Agu/17) sekitar pukul 02.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) waktu lalu.

Anggota Komisi Hukum dan HAM (Kumham) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, M. Nasir Djamil, mengingatkan kepada semua Pimpinan Polri yang menjabat sebagai Kepala Polisi Resor (Kapolres), agar tetap mengedepankan profesionalisme jika memberikan pernyataan di depan publik. Demikian disampaikan Nasir Djamil, terkait dengan ujaran oknum Aparat kepada Wartawan beberapa hari lalu.

“Seharusnya mereka memahami makna Polisi Profesional, Modern dan juga Terpercaya (Promoter). Dalam bersikap harus menampilkan rasa nyaman bagi warga masyarakat, jangan arogan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, Aparat Hukum selayaknya harus tahu dan melaksanakan tugas pokok Kapolres.

“Kalau aksi Kapolres seperti ini tidak dihentikan, bagaimana masyarakat nyaman, Wartawan itu juga kan masyarakatnya. Bagaimana juga dicontoh bawahannya. Kapolres tentu tidak lantas menggeneralisir bahwa semua hasil kerja Wartawan ibarat kotoran. Ini sangat menyinggung profesi Wartawan. Padahal Pers itu merupakan pilar demokrasi dan media mengontrol kekuasaan,” tegasnya.

Mantan Wartawan ini pun meminta Kapolres segera meminta ma’af dan meralat komentarnya.

“Sering-seringlah duduk dengan Juru Warta, agar ada kesefahaman dan saling membantu dalam tugas. Polisi butuh Wartawan dan sebaliknya Wartawan juga butuh Polisi sebagai salah satu nara sumber (narsum)” pungkasnya.

Menurut Leo Batubara, sesepuh dan juga mantan Ketua DP Indonesia, ketika dihubungi awak media menyampaikan terkait adanya penghinaan profesi Jurnalis.

”Tugas Wartawan itu sudah diatur menurut UU No. 40/1999, jelas itu, Wartawan dilindungi UU, sebaiknya Aparat itu melindungi bukannya merusak hubungan baik,” kata Leo, dengan tegas.

”Jika ada ketidak senangan dengan Wartawan, adukan saja ke DP, biar DP yang menertibkan,” tambah Leo.

Sementara menurut Wartawan senior sekaligus pengajar di PWI, Drs. Antonius Purba, menyampaikan kepada awak media, ”wajib diproses agar hal senada tidak terulang lagi, mengingat oknum Aparat yang menghina tersebut adalah Gakum yang tidak patut mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan kebencian,” kata Antonius Purba, Alumni Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Lenteng Agung, tahun 1987 dengan tegas.

”Intinya Polri dan DP sudah membuat kesepakatan yang tertera dalam Nota Kesefahaman, agar bersinergi satu sama lain dan saling mengisi dalam melaksanakan tugas di lapangan,” tambahnya mengakhiri pembicaraan dengan awak media.

(Nana S)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *