Keterangan Terdakwa Tedja Widjaja Inconcreto Patut Diduga Palsu

Keterangan Terdakwa Tedja Widjaja Inconcreto Patut Diduga Palsu

Jakarta, newsinvestigasi86.com -Sidang perkara penggelapan dan penipuan dengan terdakwa Tedja Widjaja kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rabu (09/01/2019). dengan agenda saksi pelapor Ketua Dewan Pembina Uta’45 Rudiyono Darsono. Dihadapan Ketua Majelis Hakim Tugiono SH saksi membentah pernah ada pembayaran sebagaimana yang ditanyakan oleh tim Kuasa Hukum Terdakwa.

Saksi juga menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa telah mengakui di dalam BAP dan juga pada saat gelar perkara bahwa belum ada pembayaran, tim kuasa hukum terdakwa mengatakan pernah ada pembayaran sebesar Rp 15 milyar yang di ganti dengan tanah seluas 5 Ha pada sekitar tahun 2010-2011. Hal itu langsung dibatahkan oleh saksi pelapor, kalau memang sudah ada pembayaran kenapa di akhir tahun 2011 terbit Akta 28 yang menyatakan terdakwa belom melakukan pembayaran dan diakui terdakwa bahwa Di AJB belum sempurna , akta tersebut di tanda tangani sendiri oleh terdakwa.

Hal itu di perkuat oleh keterangan Rahayu yang menerangkan di dalam BAP bahwa tidak pernah menyerahkan tanah seluas 5 Ha di sebagai ganti uang Rp 15 milyar sebagaimana dalam akta No. 58 dalam pasal 2 hutuf C tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Lily Harjati Sadewo.

Dalam persidangan sebelumnya saksi mencengangkan para pengunjung sidang yang mana disebutkan saksi bahwa terdakwa akan “mengatur” pengadilan. Hal itu di ungkapkan saksi pelapor menurutnya pernah ada utusan dari terdakwa menawarkan perdamaiaan agar saksi menerima tanah seluas satu hektare di Maja Tangerang dengan catatan pelapor mau mundur dari proses hukum yang saat itu sudah ada penetapan sidang.

Saksi juga menerangkan dirinya kenal terdakwa Tedja sejak tahun 2008 dikenalkan oleh Hindarto Budiman selaku pengusaha karena tidak sanggup sanggup melanjutkan kerja sama masalah keuangan dalam pemanfaatan lahan yayasan, terdakwa akan menggantikan Hindarto, pada saat itu saksi sebagai orang terpercaya untuk melaksanakn kerja sama antara Uta’45 dan pihak ke-3 saya saat itu jadi orang yang di kuasakan diangkat oleh rapat dewan pembina, Hndarto hanya mengatakan Tedja pemilik gereja di tempat tinggalnya sebagai investor.

Pemanfaatan lahan kampus untuk kemajuan kampus, Prof Thomas pada perjanjian 117, mengikat antara Uta’45 dengan Hindarto tahun 2006, kemudian tahun 2009 pendirian PT Graha Mahardika bersama untuk bidang pembangunan perumahan, sebagai Dirut terdakwa sementara saksi sebagai Dirops pada saat perkenalan terdakwa sebagai Pemilik gereja, mempunyai mempunyai uang tunai Rp 100 milyar, saksi juga tidak pernah diundang dalam rapat apapun mengenai PT Mahardika dalam urusan pinjaman ke Bank maupun Penjualan Aset perusahaan kepada pihak ketiga, karena PT. Graha Mahardikka blm pernah operasi secara hukum, kecuali persiapan lahan dan di tahun 2012 saksi mengundurkan diri .

Menurut saksi PT vakum sementara lahan sekarang status quo dalam proses hukum surat-suratnya ada namun sudah di blokir di BPN. Pada saat pembuatan Bank Garansi hadir surati dan ami sebagai wakil UTA’45, kwitansi penyerahan uang untuk pembuatan Bank Garansi dan ada terdakwa , saksi mengetahui sudah adanya pemecahan tanah setelah ada peagihan yang jumlah nya berbeda, kepala UPPRD Tanjung Priok pernah datang konfirmasi mengenai pemecahan dijawab tidak ada, menurut peraturan yang berlaku apabila ada tunggakan maka administrasi apapun tidak boleh dilakukan namun pemecahan tetap ada.

Lebil lanjut saksi mengatakan, BG hanya untuk mengiming-iming bahwa Terdakwa mempunyai uang untuk membayar, hanya Pembayaran akan di lakukan setelah Balik Nama pada Sertifikat dapat dilakukan,
Oleh karena itu kami di iming imingi oleh Bank Garansi sebagai Jaminan Pembayaran, namun sampai transakai balik nama selesai, tidak pernah diberikan atau tidak pernah ada.

Kami selaku Ketua yayasan pada setiap kejadian pasti kami diskusikan dengan para pembina pada awalnya kami percaya dengan terdakwa dan yakin tapi ternyata kepercayaan kami telah disalah gunakan dengan perkataan dan perbuatan bohongnya, sehingga SHGB dapat berganti nama, dan kami sudah berulang-ulang melakukan penagihan bahkan kami somasi agar sertifikat kami dikembalikan bahkan sertifikat yang sudah di pecah itupun digadaikan di Bank Artha Graha.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertanyakan, ada pembayaran ke sejumlah rekening, yang dijawab oleh saksi bahwa dalam kasus ini banyak sekali akte-akte di produksi sehingga terkesan kasus ini akan digiring perdata, Bahkan urusan hutang piutang saksi dengan terdakwapun, di coba untuk di kait maitkan dengan transaksi yang tidak hubungannya dengan pribadi saksi.

Terdakwa mengakui belum melakukan pembayaran dalam setiap pemeriksaan Kepolisian, namun pada persidangan malah mengaku sudah melakukan Pembayaran.

Satu pertanyaan yang terdengar aneh , terdakwa sebagai orang terdidik dan tamatan S2 dari ST Austin Amerika membuat surat pernyataan pribadi, pada bulan Juli 2011 yang menyatakan belum terlambat melaksanakan kewajiban kepada yayasan UTA’45. Akta pernyataan dalam bentuk Akta Notaris pada bulan Oktober 2011 yang pada intinya mengakui belum melakukan pembayaran, dan juga menyatakan dengan tegas bahwa terdakwa menyatakan Akta Jual Beli (AJB) yang telah dilakukan belum sempurna tidak bisa digunakan, padahal sebelumnya terdakwa menyatakan sudah melakukan pembayaran, aneh bin ajaib.

Sementara itu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fedrik menyatakan , kasus pnggelapan dan penipuan berwal pada tanggal 10 Oktober 2011, Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Graha Mahardika yang ditandatangani oleh (terdakwa) Tedja Widjaja dengan Dedy Cahyadi mewakili Kampus 17 Agustus 1945 Jakarta. 

Kemudian terjadilah perbuatan penipuan dan penggelapan oleh terdawa termasuk memecah sertifikat lahan dengan memalsukan dokumen yayasan. Terdawa Tedja Widjaja berhasil melancarkan aksinya dan meraup uang hasil penjualan lahan milik Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) seluas 3,2 hektare lebih dari Rp 60 miliar. Terdakwa terancam pidana sebagaimana di atur dalam pasal 378 dan 372 KUHPidana .

Saat di konfirmasi usai menjalani persidangan, saksi pelapor Rudyono Darsono mengatakan.” ia sangat puas dengan sidang hari ini bahawa majelis hakim berlaku obyektif.

(Nurhadi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *