KUASA HUKUM H. MULYADI MEMINTA JANGAN ADA KRIMINALISASI

KUASA HUKUM H. MULYADI MEMINTA JANGAN ADA KRIMINALISASI

News Investigasi 86. Tangerang :
Sidang Praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal, I Ketut Sudira, pada hari kedua (4/12/2018) antara Pemohon H Mulyadi dengan Termohon Polres Metro Tangerang, turut menghadirkan para saksi.

H. Mulyadi yang telah ditangkap dan dilakukan penahanan oleh pihak Polres Metro Tangerang, berdasarkan atas salah satu laporan dari H. Janim, yang pada dulunya H. Janim adalah merupakan eks pembantu orang tuanya, Alm. H. Rojali.

Pada waktu saat H. Mulyadi sebelum ditangkap dan ditahan kepolisian Polres Kota Tangerang, H. Mulyadi sedang melakukan tahapan gugatan perdata atas tergugat H. Janim di PN. Tangerang, gugatan terhadap H. Janim atas beberapa bidang tanah yang mana akan dibebaskan untuk perluasan runway 3 bandara soekarno-hatta, Tangerang.

Kuasa hukum H. Mulyadi yang diwakili oleh Martinus Hasibuan SH MH, dalam sidang Praperadilan turut mengajukan saksi ahli, yakni Prof.Dr.Brigjen Pol (Purn ) Abussalam ,SH. MH., Dosen PTIK serta Dosen pasca Sarjana di beberapa universitas dan selama beliau masih aktif dikepolisian banyak sekali menangani masalah kasus kasus pertanahan.

Prof. Dr. Abussalam ,SH.MH., dalam keterangannya dipersidangan, menurut mekanisme alat bukti sesuai dengan KUHAP yang diatur dalam pasal 184, yaitu keterangan Saksi, keterangan Tersangka, keterangan Surat, Petunjuk Barang Bukti dan Keterangan Ahli.

Sedangkan dalam pasal 283 KUHAP, minimalnya cukup dengan dua (2) alat bukti, yaitu saksi pelapor dan barang bukti surat sudah cukup.

Dan tidak semua tindak pidana pelakunya selalu ditahan, menurut saksi ahli dihadapan Hakim Tunggal.

Dan ini sudah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karna penyidik tidak boleh sewenang-wenang melakukan penahanan tersangka, apalagi berdasarkan dalam PERMA Nomor 1/1956, yang pada poin intinya, kalau ada perkara yang sedang berjalan, maka perkara laporan polisi (Pidana), harus ditangguhkan dulu sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Lebih lanjutnya, Kuasa Hukum H. Mulyadi dalam perkara ini mau mendudukan Fakta yang sebenarnya dan meminta jangan ada Kriminalisasi terselubung masalah pembebasan runway 3 Bandara Soetta. Masa H. Mulyadi klien kami sebagai pemilik tanah yang sah harus dipenjarakan dan proses gugatannya masih tahap persidangan dan belum ada putusan tetap.
( DP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *