DI DUGA, KAJATI KALBAR PETI ES KAN LAPORAN KOMDA LP KPK KAL BAR

DI DUGA, KAJATI KALBAR PETI ES KAN LAPORAN KOMDA LP KPK KAL BAR

News Investigasi 86. Kalbar :
Fenomena dan problemmatika negara yang sampai detik ini masih belum bisa di minimalisir maka perlu adanya peningkat an social control sistem yang terstruktur secara konsistensi, sesuai dengan acuan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang cara pemberian penghargaan terhadap media, Ormas dan LSM atas keikut sertaan dalam melakukan pemberantasan Korupsi, pertumbuhan Korupsi yang menggunakan APBN dan APBD Khususnya di Kalimantan Barat.

Karena Proyek Proyek infrastruktur rata rata di daerah marjinal dan sangat lemah nya sistem pengawasan secara tekhnis maupun secara yuridis.

Maraknya Korupsi di kegiatan proyek pembangunan strategis. SAFRIUDIN selaku Ketua KOMDA LP KPK Kalimantan Barat mengatakan kepada Media News Investigasi melalui telepon seluler/ Hp,” sangat menyayangkan kinerja Kajaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang di mana tempat pengaduan laporan hasil penemuan proyek pekerjaan yang terindikasi korupsi dan merugika keuangan negara. kami sebagai sosial control dari Komda Lembaga Peng awasan Kebijakan Pemerintah dan Keadi lan ( LP KPK ) Kalimantan Barat melapor kan adanya dugaan Korupsi Dua ( 2 ) Pro yek APBN Murni Tahun 2016 di Kabupaten Kapuas Hulu, pada Tgl 20 Agustus 20 18 No .01.026/ LP-KPK/KB/1./VIII/2018
1.Proyek Pekerjaan Penguatan Tebing yang di kerjakan oleh PT KREASINDO PUTRA BANGSA Paku Dana Rp 9.349. 042.000 ,00 / 9,3 M lebih .
2.Proyek pekerjaan pembangunan Embung Pangkara Kapuas Hulu yang di kerjakan PT KARYA DULUR SAROHA Paku Dana Rp 4.719.338.000,00 / 4,7 M lebih. Kepada pihak Kajaksaan Tinggi Kalimantan Barat sampai saat ini belum ada tanggapan atau balasan surat secara tertulis kepada Komda LP KPK Kalimantan Barat. kalaumemang kurang Data Komda LP KPK Kalbar siap memberikan data yang di perlukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Komda LP KPK melaporkan ke Ombusman Kalimantan Barat agar pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bisa memberikan jawaban Tentang laporan tersebut ternyata di Ombusman Kalbar pun tidak mendapatkan respon dari pihak Kajaksaan Tinggi Kalimantan Barat “.

Syafriudin meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia / KAJAGUNG R.I atau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia / KPK .R.I untuk sege ra menindaklajuti laporan ini. Dalam melakukan action pemberantasan Korupsi Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan / LP KPK Kalbar meminta keseriusan dari aparatur penegak Hukum Tipikor di Kalimantan Barat untuk lebih mengedepankan penegakan supremative hukumnya ketimbang melakukan sikap antisipative.

( EZ / YOPI.NI ) .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *