Di Duga Marak Praktek Pungli Program PTSL Di Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Bekasi Kota

Di Duga Marak Praktek Pungli Program PTSL Di Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Bekasi Kota

News Investigasi 86, Bekasi : Program sertifikasi tanah yang di canangkan Oleh menteri Agararia dan tata ruang Indonesia atau yang lebih di kenal Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sangat rawan akan praktek pungli. Seperti yang terjadi di beberapa kelurahan di kecamatan Mustika Jaya Bekasi Kota, di sinyalir atau di duga terjadi praktek pungli yang di lakukan oknum panitia baik dari tingkat Rt, Rw sampai kelurahan, pungutan yang di ambil dari masyarakat melebihi dari Perwal kota Bekasi Nomor 8 tahun 2018 yakni Rp 150.000. Seperti yang dialami oleh warga Rt 02 / 02, RT 03/03, Rt04/08 Kelurahan Cimuning Jaya Kecamatan Mustika Jaya, nara sumber berinisial H.R, warga Rt 02/02, R warga RT 02/02, YN warga RT 04/08, SM warga RT 03/03, N dan R warga RT03/03, mereka di haruskan merogoh kantong sebesar 1.500.000,- untuk membuat sertifikat tanahnya. Nara sumber H.R mengatakan ” saya merasa keberatan setelah saya tahu bahwa program itu sebenarnya gratis, saya sudah membayar Rp.1.000.000,- dari Rp.1.500.000,- yang di minta oleh ketua RT 02/02 berinisial AS,“. Hal senada juga di katakan oleh nara sumber Yan,” Setahu saya program PTSL ini pemohon hanya di wajibkan membayar Rp 1.50.000,- anehnya kami diminta oleh Ketua Rt 03/03 sebesar Rp 1.500.000,- ini sudah jelas melanggar aturan dan hukum..ya..tapi apaboleh buat kami hanya rakyat kecil ” ujarnya pada awak media News Investigasi 86. Ketika awak media menanyakan kepada para nara sumber, apakah siap jika di keterangan kesaksiannya diperlukan oleh penegak hukum, apabila kasus ini merambah ke ranah hukum, Yan dan H.R, mengatakan ” siap…jika memang di perlukan “. Ujarnya. Sangat miris dan memalukan yang dilakukan oleh oknum ketua RT 02/02 berinisial AS dan ketua RW 02 berinisial Os, Ketua RT 03/03 beserta ketua RW 03 berinisial RO, Ketua RT 04/08 di Kelurahan Cimuning, awak media mencoba meminta konfirmasi kepada Lurah Cimuning ,namun Selalu menghindar seperti enggan menemui awak media, Tim media hanya di temui oleh KasatPol PP kelurahan Satim , beliau mengatakan untuk permasalahan ini di percayakan kepadanya. Ketika awak media meminta konfirmasi tentang adanya praktek pungli program Prona PTSL di wilayahnya bahkan di perdengarkan oleh awak media hasil rekaman wawancara dari masyarakat ( nara sumber), Kasatpol PP kelurahan Cimuning bpk Satim mengatakan” Tolong kasih waktu satu minggu kepada kami untuk mengecek kebenarannya apakah benar adanya pungli “, ujarnya. Hal yang tidak mungkin pihak pejabat kelurahan ataupun Lurah tidak mengetahuinya.. . apalagi praktek pungli tersebut seperti teroganisir, karena oleh para panitia PTSL hampir rata setiap warga yang ada di kelurahan Cimuning di mintai biaya RP 1.500.000,- pembayarannya melalui RT atau kepada RW di mana warga itu tinggal Dan mengenai besaran nominalnya menurut salah satu panitia itu adalah sesuai hasil keputusan rapat bersama panitia yang anehnya rapat tersebut tidak melibatkan para warga, praktek Pungli ini terjadi sangat masif. Program PTSL yang dicanangkan oleh Jokowi dan dilaksanakan langsung di tindak lanjuti oleh menteri ATR/BPN Sofyan Djalil untuk seluruh tanah air dari sabang sampai Merauke sudah dilaksanakan berjalan hampir 60 % bahkan sudah selesai menjadi sertifikat termasuk di kota Bekasi. Program ini gratis tidak dipungut biaya hanya pemohon diwajibkan membayar 150 rb sesuai intruksi presiden dan di SK kan oleh semua kepala daerah yang mendapatkan program PTSL tersebut, akan tetapi praktek yang dilaksanakan di lapangan tidak sesuai seperti apa yang diharapkan presiden dan juga Menteri Sofyan djalil. Para oknum panitia PTSL ini di sinyalir melakukan praktek pungli atau pemufakatan jahat dalam melaksanakan program ini, mulai dari tingkat RT, RW, yang berada kelurahan Cimuning kecamatan Mustika Jaya Bekasi Kota, ketika team investigasi turun langsung menemui para pemohon, sangat miris para pemohon dikenakan biaya sebesar Rp.1,5 jt dan matrai beli sendiri, ada pula yang di haruskan membayar uang ukur tanah sebesar Rp.3.00.000,- sampai Rp. 5.00.000,- sipemohon atau nara sumber menceritakan secara gamblang kepada team, mengenai aliran dana tersebut kata salah satu ketua RT yang namanya dirahasiakan” bahwa dana tersebut untuk dibagikan dalam rangka untuk oprasional “, kata salah satu ketua RT di lingkungan kelurahan Cimuning. Dia menambahkan bahwa” ini intruksi RW dan Lurah kami hanya melaksanakan perintah”, kata beliau.Saat team investigasi ingin mengkonfirmasi kepada lurah Cimuning Bpk Teguh, beliau tidak ada ditempat kata staf yang ada” beliau sedang rapat diluar “, ujarnya. Berapa besar jumlah uang yang dipungli oleh para panitia tersebut? warga akan mengirimkan surat resmi kepada jokowi dan Saber Pungli untuk dapat menindaklanjutinya. warga berharap program nawa cita jokowi yang sangat mulia ini jangan dikotori oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan yang hanya mementingkan kepentingannya saja. (Tim Investigasi)