Adanya Pungutan Retribusi Dan Ijin Sandar Kapal Yang Bukan Milik Nelayan,Di Pertanyakan Nelayan.

Adanya Pungutan Retribusi Dan Ijin Sandar Kapal Yang Bukan Milik Nelayan,Di Pertanyakan Nelayan.

News Investigasi 86. Bangka :
Masyarakat Nelayan Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka meminta ketegasan Dari PPN tentang adanya Pungutan retribusi dan ijin Sandar Kapal yang bukan milik nelayan.mereka juga meminta kepada pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) sungailiat, Kabupaten Bangka untuk bertindak tegas,kapal yang di maksud adalaha Kapal Isap Produksi (KIP) biji timah, untuk melakukan pengerjaan merobah bentuk kapal isap biji timah menjadi kapal yang berfungsi menjadi pensreping biji timah dan sekalian dengan pasirnya. Sedangkan itu bukan kapal nelayan. 

Menurut keterangan salah satu nelayan yang tidak mau menyebut namanya dan minta dirahasiakan identitasnya kepada Wartawan Investigasi86,sebut saja WR mengungkapkan,” Ada pungutan restribusi dan mengijinkan sandar kapal isap milik perusahaan dari luar Kabupaten Bangka, untuk melaksanakan pengedokan kapal isap biji timah yang bukan kapal penangkap ikan. Yang ada perijinannya untuk sandar melakukan bongkar muat ikan saja. Kalau kapal isap di izinkan bersandar hanya demi mengambil restribusi, itu akan membuat perairan lalu lintas perahu dan kapal nelayan menjadi sempit. Akan membahayakan keluar masuknya kapal nelayan“, ungkapannya. 

Setelah mendapat informasi yang disampaikan oleh masyarakat nelayan, awak media Wartawan Investigasi86 bersama beberapa awak media yang ada di Kabupaten Bangka, langsung menemui dan sekaligus Konfirmasi berita kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kabupaten Bangka (Sungailiat),  Ir. Tri Aris Wibowo, bebepara pekan lalu dikantor PPN.
Namun sangat disayangkan kedatangan para Wartawan dikantornya, disambut dengan tidak bersahabat, tidak seperti kepala-kepala kantor yang lainnya yang Ada di Kabupaten Bangka. Walaupun rekan rekan wartawan sudah memperkenalkan diri dan meminta agar kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara bersedia memberikan keterangan tentang pemungutan restribusi kapal isap produksi bukan kapal nelayan perikanan nusantara sungailiat. Dengan menunjukan kesombongannya terhadap rekan wartawan yang berprofesi sebagai kontrol sosial. Kepala PPN mengakui memang benar adanya pungutan restribusi sandar dan ijin pengedokan kapal yang bukan kapal nelayan. 

Sewaktu di konfirmasi apakah ada peraturan atau permennya tentang pemungutan restribusi bukan kapal nelayan, Kepala PPN menjawab “ Ada aturannya uang restribusinya saya serahkan ke negara“. Ketika ditanya berapa besar nilai biaya retribusi yang di pungut oleh PPN Sungailiat, Kepala PPN menjawab lagi, dengan nada sinis ” Untuk apa memberitahu kamu yang penting dana restribusi itu, saya serahkan ke Negara. “. Saat ditanyakan siapakah pemilik kapal isap yang diijinkan untuk bersandar dan apa nama perusahaan kapal isap tersrbut, Kepala PPN menjawab lagi, ” Saya sudah lupa, kamu saja yang datang kekapal dan tanya sendiri dengan pemilik kapalnya. Agar tidak terjadi menimbulkan hal-hal yang akan terjadi ketidak harmonisnya antara nelayan dan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)“. Jawabnya dengan nada sinis.

(Suryadi Lahirdianto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *