Amril Mukminin Dianggap Kangkangi UU Pers

Amril Mukminin Dianggap Kangkangi UU Pers

News Investigasi 86, PEKANBARU : Tindakan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, membawa persengketaan pers ke meja hijau dianggap telah mengangkangi (Melangkahi, red) UU Pers. Tak hanya itu, Ia juga dinilai telah menunjukan sikap arogansi terhadap jurnalis/Wartawan..

Hal tersebut sebagaimana dikatakan salah seorang wartawan senior di Riau, Feri Sibarani, kepada sejumlah awak media usai menghadiri persidangan di pengadilan negeri (PN) Pekanbaru, Jumat, (5/10) lalu.

Saya menghormati Bapak Amril selaku bupati, tetapi langkah hukum yang telah dilakukanya terhadap pers ini menurut hemat saya telah melangkahi UU Pers yang telah disediakan oleh negara, sehingga ini kita duga sebagai bentuk tidak patuhnya Amril kepada Undang-undang,” ungkap Feri.

Diakui Feri, Ia merasa sangat prihatin melihat dan mendengar kesaksian terdakwa Toro pemilik harianberantas.co.id, yang diduga menjadi korban kriminalisasi Amril sebagaimana dijelaskan oleh Toro dan kuasa hukumnya dihadapan sejumlah media saat usai persidangan di PN Pekanbaru baru-baru ini.

“Jika kita mendengar semua pernyataan dan bukti yang diperlihatkan oleh Toro Laia dan kuasa hukumnya, terkait mekanisme yang telah dilaksanakan kedua belah pihak di dewan pers seharusnya perkara ini tidak sampai ke pidana, karena dewan pers telah mengeluarkan PPR, dan Toro melalui medianya telah melakukan hak tolak dan hak jawab bahkan telah memuat permintaan maaf atas kesalahan kode etik jurnalistik yang dilakukannya,” terang Feri.

Terakhir dikatakan Feri Sibarani, menurutnya tidak menutup kemungkinan tindakan pemaksaan kehendak untuk sebuah proses hukum bisa berakibat kepada pelanggaran hukum juga, karena telah “merampas” hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam UU Pers maupun UUD 1945 pasal 28f.

Sementara, terkait problem yang menimpa Toro Laia mendapat sorotan dari dewan pers, melalui wakil ketua Dewan Pers, Djauhar. Dilansir oleh berbagai media online nasional menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa pers diluar UU Pers disebutkan sebagai upaya memaksakan kehendak.

Untuk produk Journalistik, penyelesaiannya harus menggunakan UU Pers. Diluar itu, ya pemaksaan kehendak namanya,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers, Djauhar.

Bahkan atas pernyataan dan pertanyaan wartawan, Ismail salah satu korlap solidaritas pers indonesia ( SPI) Riau kepada Djauhar wakil ketua dewan Pers, terkait proses hukum pidana atas kasus sengketa pers yang menimpa Toro Laia, Djauhar mengatakan bahwa hal itu tidak bisa, dan harus diselesaikan berdasarkan UU Pers.

Silahkan laporkan secepatnya kembali ke DP, akan proses yang telah terjadi dengan memberikan kronolgis kejadian secara lengkap agar dapat diambil keputusan oleh DP (Dewan Pers) melalui ahli pers dipusat.” ujar dan jawab Wakil Ketua DP melalui whatsapp pribadinya ke Ismail Sarlata, Jum’at (5/10/2018)
Diketahui, sesuai UU RI No.40 Tahun 1999 tentang pers, diamanatkan semua perkara pers harus diselesaikan dengan UU Pers. Dimana, kemerdekaan Pers telah dijelaskan secara gamblang dalam UU Pers pasal 4 ayat (1), kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.(*/rls )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *