DUGAAN ADANYA PELANGGARAN PUNGLI DI SMPN 3 BLANAKAN

DUGAAN ADANYA PELANGGARAN PUNGLI DI SMPN 3 BLANAKAN

News Investigasi 86, Subang : Berdasarkan temuan dan informasi dari beberapa orang tua siswa dan hasil investigasi, Tim Media News Investigasi 86 telah menemukan bukti bukti terpercaya mengenai kasus Pungli di SMPN 3 Blanakan Desa Muara Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang diduga adanya praktek pungli (pungutan liar) yang telah dilakukan oleh oknun guru dan kepala sekolah SMPN 3 Blanakan.Salah Satu Nara sumber yang tidak ingin di sebutkan namanya berinisial UM mengatakan” saya merasa keberatan dengan adanya pungutan LKS di sekolahan anak saya (SMPN 3 Blanakan), sungguh sangat memberatkan,apa lagi penghasilan saya pas pasan begini”.

Sekolahan tersebut telah memberlakuan menjual buku sistem LKS sekolah kepada siswa murid, padahal dinas kementrian dinas pendidikan pusat Bpk. MUHAZIR EFENDI melarang SD,SMP,SMA maupun SMK apapun jenisnya dan sudah melarang tidak boleh ada pungutan iuran jenis apapun kepada siswa sekolah.

Kementrian dinas pendidikan sudah mengeluarkan undang-undang no 75 tahun 2016 dan juga tim saber pungli telah mengeluarkan surat keputusan yang berhubungan dengan dinas pendidikan mengenai pungutan liar. Tim Media News Investigasi 86 telah medapatkan baranh bukti berupa buku LKS dari siswa dan hasil rekaman dari orang tua siswa yang rata-rata pada umumnya merasa keberatan dengan adanya pungutan LKS ditempat anaknya sekolah (SMPN 3 Blanakan).

Harga per paket yang harus wajib dipenuhi setiap siswa sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Tim Media News Investigasi 86 meminta konfirmasi ke Bpk. Kepala Sekolah Bpk. Drs. H. SAHIDI bahwa adanya LKS di sekolah SMPN 3 Blanakan yang dipimpinnya ” itu semua berdasarkan hasil dari komite sekolah ” Jawabnya.

Padahal untuk seorang kepala sekolah seperti Bpk. Drs. H. SAHIDI kalau LKS itu tidak diperbolehkan, diberlakukan di setiap sekolah. Untuk itu orang siswa mengharapkan sekali kepada dinas yang terkait, Dinas pendidikan Kabupaten Subang maupun kementian dinas pendidikan pusat menertibkan dan menindak setiap sekolah yang memberlakukan LKS karena sangat memberatkan kepada orang tua siswa apalagi tim satgas saber pungli sudah mengeluarkan peraturan undang-undang untuk dinas pendidikan seluruh Indonesia. Mengenai pungutan liar yang dilakukan di setiap sekolah apapun jenisnya tidak diperbolehkan memungut biaya apapun kepada siswa sekolah.

(Tim Media News Investigasi 86 /Kalim).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *