Polres Tanjungpinang Polda Kepri berhasil Ungkap kasus Korupsi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompak

Polres Tanjungpinang Polda Kepri berhasil Ungkap kasus Korupsi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompak

News Investigasi, Kepri : Berdasarkan Laporan Polisi : LP-A / 20 / II / 2018 / RESKRIM / Tanggal 10 Februari 2018. Polres Tanjungpinang Polda Kepri berhasil mengungkap kasus Korupsi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompak Tanjungpinang. Kapolres Tanjungpinang Akbp Ucok Lasdin Silalahi, S.i.k, MH, menjelaskan pada pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Dompak tahun 2015 yang dilaksanakan oleh kantor KSOP kelas II Tanjungpinang, yang sumber pendanaannya berasal dari APBN-P (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan) tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) nilai HPS sebesar Rp 9.783.700.000,-(sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan nilai kontrak sebesar Rp 9.242.350.000 (sembilan milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pengguna anggaran adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan dan Kuasa pengguna anggaran adalah kepala KSOP kelas II Tanjungpinang Tahun 2015 yaitu Capt Hendri Ginting, MM, selaku pejabat pembuat komitmen adalah inisial HR (pegawai KSOP kelas II Tanjungpinang), staff teknis adalah saudara Aziz Kasim Djou dan tim PPHP adalah saudara tamrin selaku ketua.

Berdasarkan kontrak nomor: 01/ kontrak-faspel/fsk.dompak/apbnp/ksop.tpi-2015 tanggal 29 september 2015 yang ditunjuk selaku penyedia adalah PT. karya tunggal mulya abadi yang beralamat di kampung wonosari gang lembah dingin 6 rt 002 rw 004 melayu kota piring tanjungpinang direktur cabang adalah Inisial BR dan paket pekerjaan terdiri dari perkajaan persiapan, pekerjaan areal pelabuhan (pekerjaan pagar areal pelabuhan, pekerjaan penerangan areal pelabuhan yang di cco menjadi pekerjaan break water, kubus beton), pekerjaan taman parkir, pekerjaan kelengkapan dan perlengkapan pelabuhan, pekerjaan gerbang pelabuhan/gapura dan pekerjaan finishing.

Pekerjaan yang dilaksanakan selama 90 hari kelender terhitung dari tanggal 29 september s/d 27 desember 2015 namun hingga batas akhir kontrak berakhir PT.Karya Tunggal Mulya Abadi selaku penyedia tidak sepenuhnya melaksanakan pekerjaan fisik bahkan perlengkapan dan kelengkapan yang seharusnya diadakan juga tidak diadakan. Dan HR selaku PPK menyadari bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan 100% namun PPK tetap melakukan pembayaran sebesar 100% bahkan untuk dapat dilakukan pencairan sebesar 100% PPK telah memalsukan dokumen PHO dengan cara menscan tanda tangan tim PPHP.

Setelah dilakukan pengecekan oleh penyidik dan penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Republik Indonesia ada pengerjaan fisik yang tidak dikerjakan dan pengadaan barang yang tidak dilaksanakan sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.5.054.740.904,35 (Lima Milyar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Koma Tiga Puluh Lima Rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian negara nomor : 54/lhp/xxi/08/2018.

Terdapat 2 (dua) orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni HR (Selaku pejabat pembuat Komitmen) dan BR (Selaku penyedia/Direktur cabang PT.Karya Tunggal Mulya abadi). dan barang bukti terlampir di dalam daftar barang bukti sebanyak 15 lembar surat perintah penyitaan. Kemudian terhadap para tersangka dikenakan dengan pasal 2 ayat atau pasal 3 UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55,56 K.U.H.Pidana.
(Endi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *