HARI TANI 2018 MAHASISWA UNISMA BEKASI DEMO DI DEPAN KAMPUS

HARI TANI 2018 MAHASISWA UNISMA BEKASI DEMO DI DEPAN KAMPUS

News Investigasi, Bekasi :
Puluhan Mahasiswa Unisma Bekasi dengan nama organ Front Mahasiswa Bekasi yaitu gabungan semua organ internal yang berada di Unisma Bekasi dengan Korlap Edo Damato dari Fakultas FISIP Semester V Unisma Bekasi, melakukan aksi di depan kampus Unisma Bekasi. Di Jalan Cut Mutiah No.83 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dengan thema ” Memperingati Hari Tani Nasional 2018″ Senin (25/9) petang ini.

Pada aksi demo tadi para mahasiswa membentangkan dua spanduk yang terbuat dari kain putih ukuran 1×4 meter dengan tulisan Mewujudkan Kesejahteraan Petani, Stop Import Bahan Pangan. (Front Mahasiswa Bekasi). Dan spanduk ukuran sama dengan tulisan : “Memperingati Hari Tani Nasional dan Mewujudkan Reforma Agraria Sejati“.

Selain itu para mahasiswa juga menulis protesnya pada poster dari kertas dengan tulisan ” Negeri Agraris Petani Miris, Fight Land Grabbing, Lawan Perampas Tanah,“.
“Wujudkan Reforma Sejati..!!!
“Tanpa petani kita mati..!!! Berikan kesejateraan bagi petani. Petani menangis di negeri agraris.Hari Tani Nasional 2018.
Indonesia Darurat Agraria..!!!

Korlap aksi demo Edo Darmato pada orasinya menyatakan bahwa memasuki 58 tahun paska ditetapkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 atau yang biasa diperingati sebagai Hari Tani Nasional’ Situasi Agraria di tanah air belum sepenuhnya lepas dari corak feodalisme, kolonialisme dan kapitalisme. Situasi diatas tentu saja menjadi anominal, sebab UUPA 1960 merupakan mandat konstitusi Negara dalam rangka pengelolaan kekayaan Agraria yang berlandaskan keadilan sosial sebagai amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ” bumi air udara kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” . Faktanya reforma agraria yang sejati sesuai amanat UUPA 1960 tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Seperti halnya pemerintahan sebelumnya, Jokowi-Jk juga telah memasukkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas kerja nasional yang terdapat pada butir ke-5 program nawacita. Bahkan pada tahun 2016, Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 45/2016 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2017 yang menempatkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia. Tetapi memasuki akhir pemerintahannya Jokowi-Jk belum benar-benar melaksanakan reforma agraria sejati.

Tercatat redistribusi tanah yang berasal dari HGU habis, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sejak tahun 2015 hanya seluas 182.750 hektar. Redistribusi melalui transmigrasi sejak 2015 tercatat hanya 32.146 hektar. Sementara redistribusi melalui pelepasan kawasan hutan masing urung terlaksanakan sejauh ini. Justru legalisasi aset melalui proses sertifikasi yang menunjukkan kemajuan signifikan yakni seluas 609.349 hektar hingga tahun 2015 tanpa melihat sisi penguasaan tanah. Di tengah mandeknya dan biasnya pelaksanaan reforma agraria tersebut.

Perampasan dan kriminalisasi petani justru semakin marak terjadi. Dari tahun 2015 hingga 2016, telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 KK petani tentang waktu tersebut sedikitnya 455 petani dikriminalisasi/ditahan, 229 petani mengalami kekerasan/ditembak, dan 18 orang tewas. Angka ini jauh berbanding terbalik jika dibandingkan dengan pelaksanaan reforma agraria di era pemerintahan saat ini.

Mahasiswa Unisma yg tergabung dlm AMUNISI dlm memperingati hari tani tahun 2018,Menyatakan tuntutan aksi, diantaranya :
Mewujudkan Reforma Agraria Sejati Sesuai UUPA 1960, Stop Alih Fungsi Lahan, Stop Kriminalisasi terhadap Petani, Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Stop Impor Bahan Pangan

Fahri, mahasiswa dari fakultas FISIP Semester 9 dalam orasinya memprotes dugaan adanya perampasan lahan milik petani di Kabupaten Bekasi Bagian Utara atau wilayah Muara Gembong dan pesisir oleh Perusahaan Negara (PN). Perhutani. Juga memprotes pembangunan infrastruktur yang berlebihan, sehingga pemerintah melupakan nasi.
(Broy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *