PROYEK PL DINAS PUTR KABUPATEN KETAPANG DI DUGA DI KORUPSI DAN SARAT PERMAINAN

PROYEK PL DINAS PUTR KABUPATEN KETAPANG  DI DUGA DI KORUPSI DAN SARAT PERMAINAN

News Investigasi Kalimantan Barat :
Adanya pembangunan infrastruktur jalan demi untuk kepentingan warga masyarakat serta merasakan kenyamanan dalam beraktifitas yang menggunakan kendaraan roda dua mau roda empat dan yang lain nya . Karena jalan yang sebelumnya tanah yang di musim penghujan datang sudah tentu pasti jalan akan sulit di lalui serta harus berhati hati saat melalui nya .Dengan adanya paket proyek PL Aspirasi DPRD Kabupaten Ketapang maupun SKPD Dinas PUTR Kab Ketapang Tahun 2018 pembangunan jalan Rambat Beton dan Barautimbun warga masyarakat merasa senang tentunya.

Tapi itu semua hanya isapan jempol belaka, karena proyek PL yang di kerja kan terindikasi di MARK UP pekerjaannya mau pun lokasi penempatan pekerjaannya dan tidak ada azas manfaat untuk kepentingan warga masyarakat. Terkesan lokasi proyek pekerjaan terindikasi terdapat lahan pejabat Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, sehingga paket proyek pekerjaan tumpang tindih dari satu perusahan ke perusahan lain nya.

Awak Media News Investigasi mengecek kelapangan, salah satu contoh Jalan Jais Rt 018 Desa Pesaguan kiri Kecamatan Mantan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, proyek yang di kerjakan tidak ada kejelasan PT atau CV nya karena tidak ada papan informasinya atau plang sumber dari mana anggarannya dan bagaimana perjalanan bisa di kerjakan, kalau permulaan awalnya sudah tidak jelas tentu pekerjaannya pun asal asalan alias di MARK UP.

Saat awak media News Investigasi mene mui salah satu nara sumber yang bernama SUKI, yang mempunyai lahan tanah warga Jalan Jais Rt 018 Desa Pesaguan Kiri Kecamatan Mantan Hilir Utara Kabupaten Ketapang mengatakan kalau dirinya tidak pernah memberikan lahan tanahnya di pakai untuk jalan ke perusahan yang men
gerjakan jalan tersebut SUKI pun merasa ke heranan kenapa bisa di kerja oleh perusahan yang tidak jelas asal usul CV nya karena tidak pasang papan informasi / plang nama, ada apa dengan pegawai Dinas PUTR Ketapang???. CV tanpa surat Hibah dan surat Muslembang Desa Pesaguan Kiri bisa dapat mengerjakan.

Papan Informasi / plang nama seharusnya terpampanng di lokasi proyek, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban memasang papan informasi / plang nama tertuang dalam Peraturan Presiden ( PERPRES ) Nomor 5 Tahun 2010 dan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang di biayai NEGARA wajib memasangnya, papan nama / plang nama tersebut diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek dan nilai kontrak serta waktu lamanya pekerjaan proyek. Dengan tidak di pasangnya papan proyek tersebut bukan hanya bertentangan dengan PERPRES akan tetapi tidak sesuai dengan transparansi keterbukaan yang di tuangkan Pemerintah dalam UNDANG UNDAN G Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keter bukaan Informasi Publik ( UU KIP ) jadi bagai mana proyek ini akan tahan lama dan bermutu KWALITAS sedangkan dalam kenyataan proyek yang di kerjakan asal asalan.

Di duga pengawasan dari PPK, PPTK dan PPHP Dinas PUTR Ketapang Bidang Cipta Karya tidak turun survei lokasi proyek di lapangan sehingga terjadinya salah menempatan lokasi seharus proyek jalan likungan maupun Rambat Beton azas manfaatnya untuk kepentingan warga masyarakat bukan hanya untuk kepentingan pejabat mau pun kepentingan pribad sesaat.

Saat Media News Investigasi konfirmasi ke DARIUS IVO ELMOSWAT.SH seorang Advocat / Pengacara di kediamannya jalan Kaya Tani pukul 10.30 . Wib mengatakan hasil dari pemberitaan di Media News Investigasi EDISI 17 / TAHUN II atas setoran uang Rp 2.000.000 ( DUA JUTA RUPIAH ) ITU ADALAH SUATU PETUNJUK dan bisa di jadi kan alat BUKTI berupa alat bukti petunjuk, oleh karenanya ini persoalan KORUPSI nya itu PUNGUTAN LIAR / PUNGLI oleh seorang penyelenggara negara, maka harus segera di lakukan proses penyelidikan untuk penyidikan demi kebaikan semua maka persoalan KORUPSI / PUNGLI harus segera di proses sesuai UNDANG UNDANG.

Sedangkan Pemerintah sudah menerbit PERATURAN PRESIDEN / PERPRES Nomor 87 Tahun 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR SABER PUNGLI .lanjut Darius Ivo,” Sebagai bahan untuk menyidikan ada alat bukti Surat , Dokumen, Petunjuk, Saksi, Pengakuan di bawah sumpah. Karena adanya KORUPSI / PUNGLI di karenakan adanya transaksi proyek pekerjaan Dana Pemerintah agar proses mempermudah Dokumen Surat minat pekerjaan agar cepat ke luar surat kontrak dan Surat Perintah Kerja / SPK maka para pelaksana pekerjaan/ Contraktor terindikasi memberikan UPETI/Suap kepada Kepala Dinas / KADIS PUTR DONATUS .SH, sedangkan PAKET PL Dinas PUTR Kabupaten Ketapang Bidang CK dan SDA mencapai Ribuan PAKET PL ” tutur nya “, dengan nada tegas.

Awak Media News Investigasi juga melakukan investigasi dan hasilnya menemukan pekerjaan Barau Timbun di Jalan HIDAYAH Gg CONDANG Rt 046 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan,yang di kerjakan oleh HERMAN yang nota bene selaku Ketua Rt 046, pekerjaan Barau Timbun dari Aspirasi anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Terindikasi pekerjaan Barau Timbunnya asal asalan dan diduga tidak sesuai bestek begitu pula papan nama pekerjaan/plang nama kerjaan tidak dipasang oleh pelaksannya.

Ini baru sebagian yang ditemukan, pekerjaan paket PL Dinas PUTR Kabupaten Ketapang terkesan carut marut dalam hal ini pihak penyidik harus segera mengambil tindakan sangat tegas di karenakan adanya kerugian uang negara yang tidak sedkit.
( EVI ZULKIPLI/ YOEPI.N.I ) .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *