Dinas PUTR Kabupaten Ketapang Terindikasi Sarat Pungli Dan Penyimpangan

Dinas PUTR Kabupaten Ketapang Terindikasi Sarat Pungli Dan Penyimpangan

News Investigasi .Kalbar : Terindikasi adanya pungutan liar (PUNGLI Red ) di Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ( PUTR ) Kabupaten Ketapang Kalimanta Barat, Khususnya di Bidang Cipta Karya, ini terkait dengan ratusan paket Proyek di duga me libatkan sejumlah pejabat baik Eksekutif, Yu dikatif hingga penguasa wilayah, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ke kacauan atau keributan antar para kontraktor di Kabupaten Ketapang karena akan menimbulkan kesenjangan terutama akan terjadinya ketidak adilan, dalam menentukan atau menetapkan siapa yang bakal melaksanakan proyek, karena sudah tentu akan Indikasi nepotisme atau kongkalingkong antara penyelenggara proyek dengan koordinator proyek,

Hasil Investigasi di lapangan awak media News Investigasi menemukan beberapa titik paket Proyek mendahului kontrak dan pekerjaannya di duga Mark up.Selasa Tgl 26 Juni 20 18 Pukul 11.40 Wib, inisial MY menemui Kepala Dinas PUTR Kab Ketapang Donatu s.SH diruangannya di saksikan beberapa media,dengan nada emosi mempertanyakan kejelasannya paket pekerjaan yang belum di paraf Kadis Dona tus, sedangkan MY sudah merogoh kocek senilai Dua Juta Rupiah ( Rp 2.000.000 ) untuk mengurus Dokumen kontrak pekerjaan karena merasa di permainkan Kadis Donat us.MY meminta dikembalikan berkasnya begitu pun uang yang sudah di keluar senilai Dua Juta Rupiah ( Rp 2.000.000 ).

Praktek ini di sinyalir sudah berlasung tiap tahun anggaran serta sudah bukan menjadi rahasia umum lagi,di duga setiap paket pekerjaan surat minat proyek pekerjaan berkasnya tidak di kembalikan ke kontraktor. begitupun para kontraktor saat mulai pencairan pembayaran kontrak harus merogoh biaya lebih di luar ketentuan, Ratusan Paket pekerjaan di Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ( PUTR ) Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Tahun 2018 terindikasi Proyek berjamaah sejumlah pejabat baik Eksekutip , Yudikatip hingga penguasa wilayah di perjual belikan ke para kontraktor terkait kegiatan proyek mekanismenya harus mengacu pada per aturan pemerintah tidak bisa membuat atu ran sendiri yang bersifat mengakomudir ke pentingan pribadi atau kelompok .sedangkan Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden / Perpes Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Be rsi Pungutan Liar / Saber Pungli namun sepertinya tidak menjadikan acuan para Oknum Abdi Negara.
( E.Z / YOEPI.NI )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *