Diduga SBU Abal Abal Nekad Rehab Ruang Kerja Dinas K2P Ketapang,Pengerjaannya Di Hentikan

News Investigas86.com, Ketapang :
Pengerjaan proyek Rehabilitasi Bangunan (Rehab Ruang Kerja) yang sedang berjalan di Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan (DK2P) Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat diberhentikan sementara. Pemberhentian tersebut merupakan instruksi dari Plt. Kadis K2P Ir. JP Setio Hernowo, MSc setelah mendengar keterangan pejabat terkait serta informasi dari Forum Lintas Asosiasi (FLA) Kabupaten Ketapang tentang Sertifikat Badan Usaha, CV. Maha Putri Perkasa yang di duga tidak jelas alias abal-abal.

Rehab Ruang Kerja tersebut merupakan proyek APBD tahun 2018 senilai Rp. 170.500.000,- (Sertus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dikerjakan oleh CV. Maha Putri Perkasa yang beralamat Jl. WR. Supratman Gg. Masjid Altaqwa, Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kabupaten Ketapang, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602/01/SPK/PPK-DKPP.A3/2018 dengan waktu 60 hari masa kerja.

Menurut wakil ketua FLA Kabupaten Ketapang Kartono, pemberhentian pengerjaan proyek ini berawal ketika pengurus FLA melakukan kunjungan DK2P Ketapang senin (26/3), guna sosialisasi tentang rekomendasi FLA yang diperkuat surat dari Bupati Ketapang. Dalam kunjungan tersebut mereka diterima oleh Markus selaku Plh. Sekretaris DK2P Ketapang.

Rekomendasi dimaksud memberikan pesan agar SKPD memperhatikan aturan, dimana setiap perusahan yang mengerjakan proyek hanya bisa bekerja 5 paket dalam waktu bersamaan atau Sisa Kemampuan Paket (SKP) sesuai Keputusan Presiden.

Selain itu mengajak SKPD memperhatikan dan tidak melayani perusahaan yang teridikasi nakal, seperti memaksakan surat yang habis masa berlakunya dikondisikan seakan masih berlaku.

Pendek kisah, setelah melakukan kunjungn dan ketika hendak meninggalkan kantor mereka tidak sengaja melihat ada kegiatan proyek di sana. Betapa kagetnya mereka atas kegiatan tersebut, karena sampai saat ini Asosiasi Jasa kontruksi yang ada di Ketapang (Gapeksindo, Gapensi, Gapeknas, Aspekindo, Aspeknas) yang tergabung dalam FLA itu merasa belum pernah mengeluarkan rekomendasi.

Meskipun demikian dijelaskan Kartono, mereka tetap berpikir positif, selanjutnya beberapa pengusaha muda ini melakukan rapat kecil sambil mengecek apakah CV. Maha Putri Perkasa adalah salah satu anggota asosiasi di bawah binaan mereka.

Tidak sampai di situ, untuk mengungkap misteri tersebut, mereka juga berkoordinasi dengan pengurus daerah masing-masing yang ada di Pontianak, di mana mereka berpikir mungkin saja pengurus daerah Kalbar mengeluarkan surat rekomendasi.

Wal hasil, krosscek juga memberikan hasil yang sama, CV Maha Putri Perkasa juga bukan anggota dan pengurus provinsi tidak pernah mengeluarkan surat dimaksud.

Lanjut Kartono, dari kejadian ini FLA kembali melakukan kunjungan ke DK2P Ketapang, guna menanyakan serta meluruskan persoalan yang ada. Mereka di terima langsung oleh Plt. Kadis K2P Ketapang dengan penuh kekeluargaan.

Atas kejadian ini, betapa kagetnya Hernowo. Kadis Harnowopun memanggil seluruh pejabat tekait guna mengkonprontir dengan pihak FLA. Setelah mendengar keterangan berbagai pihak akhirnya Hernowo menginstruksikan agar pekerjaan tersebut diberhentikan sementara.

“Saya ini orang baru. Terus terang saja, saya juga kaget. Begitu masuk di sini (DK2P), kegiatan proyek ini sudah ada. Untuk itu, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saya instruksikan agar proyek ini diberhentikan sementara,” Kata Kartono mencontohkan ucapan Kadis Hernowo.

Sementara pejabat pengadaan Yudi Ariyanta ketika diminta keterangan masalah di atas, menjelaskan, pekerjaan ini bukan dihentikan namun ditunda. Hal ini merupakan kesepakatan bersama dan tidak ada interpensi dari pihak manapun. Tidak ada yang salah dalam proses administrasi dan semua telah memenuhi syarat, sehingga dikeluarkan SPK. CV. Maha Putri Perkasa memang bukan anggota asosiasi yang berada di ketapang namun bergabung asosiasi yang terdaftar di Pontianak, yakni Gapeksindo.

Plt Kadis K2P ketika dikonfirmasi mengatakan, membenarkan atas kejadian ini. Sebagai orang baru, dia tidak mengetahui persis proyek tersebut. Meskipun demikian agar tidak menjadi persoalan yang lebih serius, dia telah menginstruksikan agar proyek ini ditunda dulu pengerjaannya, dengan memberikan kesempatan pihak yang terlibat untuk melakukan koordinasi. “Sementara menunggu berbagai pihak melakukan koordinasi, proyek ini ditunda dulu pengerjaannya, bukan dihentikan,” jelasnya.

Menyikapi pernyataan pejabat pengadaan (Yudi) bahwa perusahaan yang mengerjakan proyek di atas adalah anggota Gapeksindo Pontianak, mendapat bantahan keras sekretaris Gapeksindo Cabang Ketapang, saudara Kartono Sanggahan tersebut ketika media ini mengkonfirmasi ulang atas pengakuan Yudi

“Tidak benar apa yang disampaikan Pak Yudi itu.Saya sudah berkoordinasi dengan pengurus Pontianak, bahwa CV. Maha Putri Perkasa bukan anggota Gapeksindo,” jelas Kartono tanpak kesal seraya mengeluarkan HP androinya dari tas dengan maksud menjelaskan status CV Maha Putri Perkasa sebenarnya.

Menurut Kartono, CV Maha Putri Perkasa dipimpin seorang direktur bernama Ismail dan comanditernya adalah Rahmat Susanto. Perusahaan tersebut bergabung pada asosiasi jasa konstruksi yang bernama GABPEKSI (Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia) yang berkedudukan di Jakarta. Asosiasi ini tergolong baru dan belum memiliki perwakilan di Provinsi apalagi di Kabupaten.

“Sekarangkan jaman keterbukaan, coba di lihat, CV Maha Putri Perkasa adalah anggota Asosiasi Gabpeksi, berarti bukan Gapeksindo. Bahkan jika dilihat, perusahaan ini belum ada nomor registrasi, berati perusahan tersebut dalam kondisi mati atau habis masa berlakunya,” beber Kartono dengan melihatkan data perusahaaa secara detail melalui internet kepada wartawan.

Sampai berita ini diturunkan, media ini masih melakukan investigasi.(Tris/Evi)

Tinggalkan Balasan