Jum. Jul 10th, 2020

Diduga Ada Upaya Kriminalisasi Dibalik Perkara Ketum Apkomindo

-Sidang lanjutan perkara Hoky Ketua Umum Apkomindo yang ke 26 dengan agenda pembacaan tuntutan dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ansyori SH diduga dalam membuat Surat Tuntutan tampak dipaksakan, dalam hal ini seakan dipaksakan untuk menkriminalisasi terdakwa yang jelas tidak bersalah, terlebih banyaknya tuntutan JPU yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan para saksi saksi, sebagian pendiri Apkomindo yang dimotori oleh Sonny Franslay, lalu diikuti oleh Agus Setiawan Lie dan Irwan Japari, serta sebagian pengurus lainnya seperti Hidayat Tjokrodjojo, Henkyanto Tjokroadhiguno, Hengky Gunawan, Iwan Idris, Rudi Dermawan Muliadi, Faaz Ismail dan Entin Kartini menilai jabatan Hoky sebagai Ketua Umum tidak sah, sementara pendiri lainnya seperti Efendi Ruslim dan John Franko serta Ir. Wiriadi Tirtariyadi tidak ingin terlibat dengan permasalahan kriminalisasi ini, sedangkan salah satu pendiri lainnya yaitu Daniel Tjahjadi telah Almarhum.

Skenario kriminalisasi terhadap Hoky sudah lama terjadi. Sebab sejak awal telah beredar informasi tentang “ada orang yang sudah siap menyediakan dana supaya Hoky masuk penjara”. Dan itu semakin terbuka ketika saksi Ir. Henkyanto Tjokroadhiguno dihadirkan dalam persidangan pada tanggal 9 Maret 2017 di PN Bantul.


Dia mengatakan “Saya tahu nama-nama orang yang siap menyediakan dana dan lebih dari 2 (dua) orang, salah satunya adalah Suharto Juwono, namun nama-nama lainnya saat ini belum teringat,” kata Henkyanto Tjokroadhiguno sambil tertawa kepada Majelis Hakim, terkesan seolah-olah memang persidangan sudah berada dibawah kendali dirinya.

Kendati demikian Proses sidangpun juga berjalan sangat lambat karena JPU tidak serius menghadirkan saksi-saksi, bahkan telah 2 kali persidangan yang sama sekali tidak dihadiri seorang saksipun, saksi kunci Entin Kartini yang melihat langsung adanya pameran dan atas keterangan Entin itu pula di jadikan dasar pelaporan oleh kubu Sony Franslay, namun sampai sidang ke 26 kali belum dihadirkan, termasuk saksi kunci Iwan Idris yang mengaku sebagai pendiri, walaupun kenyataanya benar ada pameran tersebut yang diselenggarakan sekitar Maret 2016, namun Mega Bazaar tersebut murni atas prakarsa DPD Apkomindo DIY yang bekerja sama dengan PT Dyandra selaku EO Mega Bazaar,”. tampak jelas jaksa memelintir kesaksian terdakwa,”Ujar kuasa Hukum Hoky, Ariseno Soeharsono, SH., MH. Usai mengikuti sidang kasus dugaan pelanggaran hak cipta logo Apkomindo di PN Bantul Kamis 10 Agustus 2017.

Dari keterangan kuasa hukum terdakwa JPU dalam perkara ini Apkomindo telah menerima keuntungan Rp 30 juta dari PT Dyandra Promosindo. “Jaksa penuntut umum telah mengada-ada dan memelintir kesaksian terdakwa dalam persidangan. Dalam keterangan terdakwa sebelumnya tak pernah menyebutkan telah menerima uang Rp 30 juta tetapi kok Jaksa penuntut umum bisa menuliskan hal itu,” lanjut Ari Seno SH menegaskan.

“JPU juga menafikan keterangan saksi saksi dalam persidangan, karena dari pemeriksaan keseluruhan saksi tidak ada seorangpun saksi yang benar benar mengetahui dugaan pelanggaran Hak Cipta oleh terdakwa. Para saksi yang dihadirkan hanya mengetahui adanya dugaan pelanggaran hak cipta logo Apkomindo dari iklan di Koran saja. Dan justru saksi Entin Kartini yang dalam BAP disebutkan hadir pada Pameran Mega Bazaar Consumer Show di JEC Bantul tanggal 5 – 9 Maret 2016 malah tidak dapat dihadirkan dipersidangan oleh JPU Ansyori. Saksi Entin Kartini juga diduga melakukan Rekayasa saat di lakukan BAP, sebab Fakta foto-foto dokumentasi kegiatan Munaslub Apkomindo DKI Jakarta yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Terdakwa tidak menggunakan logo Apkomindo, namun didalam BAP; Entin Kartini, Agus Setiawan Lie, Rudi Dermawan Muliadi, Sonny Franslay dan Ir. Irwan Japari direkayasa dengan menampilkan logo Apkomindo. ” Ujar Penasihat Hukum Terdakwa. ujar Ariseno SH.

“Sebagai catatan dalam SURAT TUNTUTAN (P-42) No. Reg. Perkara : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 halaman 26, pada unsur “barang siapa” dalam tuntutan JPU Ansyori terlihat jelas ngawur, disitu tertulis. Dalam berita acara pemeriksaan, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. “menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan” Padahal Hoky ini pengusaha computer, lalu apa korelasinya dengan hasil hutan ? Apakah ini bukan ngawur ?” Tanya Penasihat Hukum Ariseno Seoharsono, SH.,MH. kepada awak media.

“Pada halaman 26 itu juga terdapat kata kata yang di Tip – Ex yang bagi saya mengindikasikan bahwa surat tuntutan tersebut merupakan copy paste dari Surat Tuntutan untuk orang lain, kecurigaan tersebut ditambah lagi pada halaman 26 pada paragraf terakhir halamannya dipotong, padahal Surat Tuntutan (P-42) merupakan dokumen legal, ini indikasi kuat untuk mempertanyakan profesionalitas JPU dalam menangani perkara aquo,” Tandas Ariseno.

“Pledoi yang akan kami sampaikan pada agenda persidangan berikutnya nanti, sebelum kami bacakan di depan persidangan akan kami kirimkan juga sebagai lampiran atas surat kami memohon keadilan dan perlindungan hukum kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada : Ketua Komisi Yudisial RI, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Kejagung RI, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan RI, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum RI, Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Ombudsman RI, Ketua Komnas HAM RI,Kapolri,Kadiv Propam Mabes Polri, Ketua Pengadilan Tinggi Dareah Istimewa Yogyakarta, Ketua Pengadilan Negeri Bantul- DIY, Kepala Kejaksaan Tinggi Dareah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Bantul- DIY.”

Hal ini kami lakukan karena kasus dugaan pelanggaran penggunaan hak cipta seni logo Apkomindo oleh Ir. Soegiharto Santoso bin Poeloeng Santoso diduga kuat merupakan upaya kriminalisasi,” Pungkasnya.
(Nurhadi)