Diklat “Smart Desa” di Kabupaten Tojo Una-una Terindikasi Pungli?

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) secara jelas menegaskan akan menyikat aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan melakukan pungli, dengan sanksi pemecatan.

Hotel Santika Palu, Sulawesi Tengah merupakan salah satu ho tel bonafit bintang tiga yang ada di Kota Palu. Di sinilah berlangsung kegiatan diklat para perangkat desa seKabupaten Tojo Una una, akhir Mei 2017 lalu, selama tiga hari. Pelaksanaan diklat tersebut dikenal dengan ‘Smart Desa’, yang terselenggara atas kerjasama antara Badan Pemberdayaan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPPMD) Kabupaten Tojo Una-una dengan Lembaga Pusat Konsultasi Pemerintahan Daerah ( LPKPD) yang berkantor pusat di Jakarta.

Diklat ini menghadirkan sebanyak 97 desa dari 134 desa se-Kabupaten Tojo Una-una, yang pada tahap awal menghadirkan peserta sebanyak 291 orang dimana setiap desanya menghadirkan tiga peserta. Hotel Santika Palu juga menjadi ‘saksi bisu’ dalam penyelenggaraan diklat yang menelan biaya sebesar Rp. 1.455.000.000,- tersebut. Dari data yang himpun menyebut, untuk total dana tersebut setiap desa diwajibkan menyiapkan sejumlah uang Rp. 15.000.000,-.

Selanjutnya, uang itu disetor ke BPPMD Kabupaten Tojo Una-una yang dipimpin Drs. Hasan Lasiata, MM. Kemudian pihak panitia penyelenggara Pusat Konsultasi Pemerintahan Daerah menerima tunai dari BPPMD. Dengan kata lain, kewajiban setiap desa untuk membayar biaya Diklat Smart Desa, secara tunai tak langsung. Dari total uang yang tersedia, selain untuk panitia LKPD, sudah termasuk biaya akomodasi selama tiga hari diklat di Hotel Santika Palu. Namun dari data yang dihimpun menyebut, ada sebagian peserta diklat yang akomodasinya bukan di Hotel Santika, melainkan Hotel Roa Roa, Palu.

Dengan tarif hotel yang berbeda, tentu akomodasinya pun berbeda. Namun di sini, tetap plafon pengeluaran tak berkurang. Akibat nya menimbulkan keluh kesah dari beberapa kades yang ditempatkan di luar Hotel Santika. Sementara sebagian besar peserta diklat dan pendamping serta Kepala BPPMD Tojo Una-una di Hotel Santika. Diperoleh informasi, dana yang diperuntukan dalam kegiatan diklat ini bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017. Dari jumlah total biaya diklat, disinyalir ada pungli, kisaran lebih kurang Rp. 400.000.000,-. Bagi BPPMD, hal ini tentunya bertentangan dengan Perpres RI No. 87 tahun 2016.

Drs. Hasan Lasiata, MM selaku Kepala BPPMD saat ditemui NEWS IN di ruang kerjanya membantah hal tersebut. Sumber infor masi yang mengungkapkan itu, menurutnya, bertujuan untuk men jatuhkan nama baiknya. Karena itu, ia akan mencari tau siapa sebenarnya yang menghebuskan informasi yang belum tentu kebenaranya tersebut. “Ini pembunuhan karakter. Yang terpenting, semua yang saya kerjakan profesional, sesuai ketentuan dan penuh tanggungjawab,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui, pelaksanaan Diklat Smart Desa yang telah selesai pada tahap awal itu menelan biaya satu miliar lebih. “Saya akui, ada yang namanya pemberian ucapan terima kasih dari Panitia LPKPD sejumlah Rp. 50.000.000,-. Dari jumlah itu saya bagi bersama teman-teman pendamping, termasuk para staf kantor BPPMD,” katanya, seraya membantah apa yang dituduhkan terkait pemberian uang jasa sejumlah 400 juta tersebut setelah diklat itu adalah tidak benar. – Darmasita/Nurdin – TOJO UNA-UNA

Tinggalkan Balasan