“Batu Besar” Satgas Saber Pungli dalam Pemberantasan Pungli

Pada kesempatan tersebut Aji juga menyoroti masalah pungli (pungutan liar) yang selama ini masih menjadi bagian praktik korupsi dan banyak terjadi di Indonesia di berbagai sektor, terutama pada sektor pelayanan publik dengan modus operandi yang beragam. “Pungli secara tidak langsung berdampak pada perekonomian bangsa, yakni ekonomi biaya tinggi yang berakibat pada berkurangnya daya saing bangsa dibandingkan bangsa lainnya,” kata Aji yang juga Sekretaris II Satgas Saber Pungli.

Sebelumnya, Wadir Binmas Direktorat Binmas Baharkam Polri Kombes Pol. Drs. Ricky F. Wakanno dalam materinya mengingatkan bahwa saat ini dunia sedang memantau Indonesia. Mulai dari Amerika, Malaysia, Cina, Australia bahkan terakhir Arab. “Indonesia berpeluang cukup besar untuk digoyang. Karena potensi kita yang besar, maka dilakukanlah pungli. Untuk itu masyarakat harus dukung, jangan main pungli,” kata Kombes Ricky.

Menurut Ricky, layanan publik adalah hak masyarakat, untuk itu diharapkan masyarakat mau melaporkan setiap adanya praktek pungli dan terlibat dalam pengawasan. “Jadi ayo laporkan, masyarakat harus terlibat dan awasi. Pelayanan dan kelancaran sudah diatur sedemikian rupa, tapi karena mau cepat suruh orang dan sebagainya, maunya instan. Lalu kenapa terjadi pungli? Karena kurangnya pengawasan dan mungkin juga karena permainan atasan. Pungli subur di mana-mana karena kinerja birokrasi belum maksimal dan kebanyakan dimainkan aparat atau oknum lainnya,” kata Ricky.

Di sela acara kepada kompol.info Kombes Ricky juga mengatakan bahwa keberadaan Satgas Saber Pungli dalam pemberantasan pungli sebenarnya masih banyak kendala. Namun demikian, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2016, kendala itu sudah dipijaki oleh pemerintah bahwa aparatur negara itu harus bersih dari KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). “Namun karena prilaku aparatur negara tidak memahami, maka dianggap biasa saja. Tapi setelah diketahui, baru terasa, kalau sudah ketangkap baru terasa,” kata Kombes Pol. Drs. Ricky F. Wakanno.

Lebih lanjut Kombes Ricky menerangkan tentang perbedaan antara korupsi dan pungli, dimana pungli itu diambil dari yang kecil saja, dan melanggar dari birokrasi yang ada. Sementara dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sudah dijelaskan bahwa negara atau pemerintah membentuk pelayanan publik di segala lini agar masyarakat teratur dapat melaksanakan kewajibannya, dengan harapan ada izinnya. “Nah, izinnnya ‘kan pakai uang yang dipungut oleh pemerintah, dan itu di pelayanan publik sudah ada,” kata Ricky.

Sementara untuk target, saat ini Satgas Pungli juga tengah mendalami pungli-pungli besar yang ada. “Di depan kita ini ada yang batu besar. Tapi metodenya publik, bukan korupsi. Pungli ini seperti Pak Joko (Presiden-red.) bilang, ‘50 ribu pun saya tangani’, karena ini yang merusak tatanan di bawah dan banyak pada layanan publik,” ujarnya.

Layanan publik, lanjut Ricky, sedianya untuk peningkatan kualitas dan penjamin kesediaan pelayanan publik kepada masyarakat agar sejahtera. “Seperti bayi baru lahir buat akta kelahiran, itu ada aturannya. Sekian misalnya, tapi lebih di luar aturan regulasi yang telah ditetapkan. Misalnya hanya 150 ribu diminta 400 ribu. Urus cerai, KTP, cari kerja dan masuk sekolah sekian dengan berbagai alasan. Ada yang untuk kesatuannya, atau organisasi, namun ada juga yang untuk pribadi sehingga akhirnya muncul permasalahan dalam pungutan,” ungkap Ricky.

Kehadiran Satgas Saber Pungli, kata Kombes Ricky, sejak dibentuk pada 28 Oktober 2016 dan PP-nya (PP Nomor 87 Tahun 2016-red.) dikeluarkan pada 20 Oktober 2016, sudah melakukan kegiatan pencegahan dari sinergitas kementerian dan lembaga, seperti Imigrasi, Kepolisian dan Kejaksaan. “Ada juga nanti Satgas Penindakan, Yustisi dan Intelejen. Nah, masyarakat bisa melapor setelah kita buka website 198. Kita dapat lakukan itu, dan yang 193 (Call Center) dan 1193 (SMS) masyarakat juga bisa melapor. Kerahasiaannya terjamin, karena posko kita itu benar-benar orang yang dipilih tidak membocorkan identitas,” ungkapnya.

Adapun untuk Satgas Pungli dari Polri sendiri pembentukannya mulai tingkat polda sampai Polres/Polsek yang dinamakan dengan Unit Pemberantasan Pungli (UPP). “Tapi kita harus bersih dulu jangan nangkap besoknya kita ketangkap. Jadi memang dari mental kita, mau tidak. Jangan lihat uang di depan oke-oke aja,” kata Kombes Pol. Drs. Ricky F. Wakanno mengakhiri. Edy Kompol

Tinggalkan Balasan